Bojonegoro - Dunia Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro benar-benar bobrok (hancur), pasalnya dunia pendidikan di tingkat SMA/SMK sederajat menjadi ajang pungli yang berlindung dari kata komite dan kesepakatan.
Dengan cara merapatkan para orang tua dan wali murid, meminta surat pernyataan agar para orang tua bersedia membayar uang SPP dan uang gedung tanpa bisa dilaporkan. Lalu apa gunanya bantuan dana BOS dan BPOPP di sekolah..??? Belum lagi bantuan keuangan khusus SMK PK yang nilainya Miliaran.
Dilansir dari infopublik Transformasi SMK melalui Program Bantuan Pemerintah terdapat 5 program utama bantuan pemerintah untuk jenjang SMK pada tahun 2024 yang ada pada bidang Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian. Bantuan tersebut antara lain Bantuan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK dan Bantuan Pembelajaran SMK Berbasis Industri.
Bantuan sertifikasi ini diberikan dalam rangka penjaminan lulusan SMK untuk dapat diakui oleh dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan harapan program bantuan ini ialah meningkatnya jumlah siswa dan lulusan SMK yang tersertifikasi sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing, Jumat (6/09/2024).
Program ini menyasar 85 ribu siswa dengan total anggaran 42,5 miliar rupiah. Bantuan Pembelajaran SMK Berbasis Industri diberikan untuk menyediakan model pembelajaran yang dirancang bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (Dudika) untuk pemenuhan kompetensi khusus lulusan SMK. Sasaran bantuan ini ialah untuk 25 SMK dengan total anggaran 2,5 miliar rupiah.
Baca juga:
Kemudian untuk bantuan SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik Reguler diberikan dalam rangka mengawali atau mengembangkan pengajaran berbasis Tefa sehingga menghasilkan perangkat ajar pengajaran berbasis pabrik, terselenggaranya model pembelajaran project based learning (PBL), dan mampu menghasilkan barang/jasa yang dapat diserap oleh dunia kerja. Sasaran program ini ialah 25 SMK dengan total anggaran 7,5 miliar rupiah.
Berbeda dengan program sebelumnya, Program Bantuan SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik dalam Rangka Pengimbasan ini ditujukan untuk SMK pelaksana program SMK PK atau SMK yang telah melaksanakan pengembangan pengajaran berbasis Tefa. Kriteria SMK yang dimaksud ialah SMK yang berproduksi aktif serta memiliki omzet yang cukup stabil dan ingin meningkatkan layanan pengajaran berbasis pabrik. Total anggaran yang disiapkan sebesar 265 miliar rupiah untuk 265 SMK.
Lalu apa lagi yang kurang dengan bantuan pemerintah itu, sehingga masih banyak sekolah tingkat SMA/SMK di Kabupaten Bojonegoro menjadi ajang pungli para pemangku kebijakan ( Pejabat, Red) tertentu. Diketahui komite melakukan penarikan itu atas dasar perintah dari kepala sekolah, yang merasa selalu kurang dengan sejumlah anggaran yang didapat dari pemerintah.
Dengan ungkapan butuh ini,butuh itu, membuat tempat parkir, mushola, masjid, atau sebagainya, selalu ada saja yang di rencanakan pihak sekolah agar dapat uang masuk dari para orang tua. Lalu bagaiman sistem pengelolaan anggaran dari komite tersebut,,??
Keterbukaan anggaran tidak lah pernah terjadi selama ini. Dengan modus SPJ buatan, kwitansi kosongan, dan juga pembayaran uang komite secara tunai tanpa melalui rekening sekolah. Pengelolaannya pun tanpa masuk dalam RKS resmi, bahkan jika mereka melakukan pembangunan tanpa ada pemeriksaan dari pihak PU, dan juga pihak-pihak terkait untuk anggaran nya, sehingga pihak sekolah memanfaatkan pungli di sekolah harus tetap berjalan.
"Diketahui dari informasi yang didapat media ini, hampir semua sekolah melakukan simpan pinjam uang komite tersebut untuk kepentingan pribadi para guru atau pendidik.
Redaksi cakrawalahukum.com
